Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggota DPR AS Tolak Terima Gaji Selama Penutupan Pemerintahan

image-gnews
Gedung Capitoll Hill di Washington DC, Amerika Serikat.[washington.org]
Gedung Capitoll Hill di Washington DC, Amerika Serikat.[washington.org]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah anggota DPR AS menolak gaji pertama sebagai aksi solidaritas terhadap 800 ribu pegawai pemerintah yang tak digaji akibat penutupan pemerintahan.

Anggota DPR dari Demokrat, Chris Van Hollen, adalah salah satu dari belasan anggota kongres yang menolak gaji selama penutupan pemerintahan yang kini berlangsung 22 hari, menurut laporan NBC News, 12 Januari 2018.

Terhitung hari Sabtu, pemerintahan Trump memecahkan rekor penutupan pemerintahan terlama sejak penghentian layanan pemerintahan pada 22 Desember tahun lalu.

Baca: Pemerintahan Trump Catat Rekor Penutupan Pemerintahan Terlama AS

Menurut Van Hollen, dirinya menolak gaji karena ia ingin diperlakukan sama seperti pegawai pemerintahan lain, yang tidak mendapat gaji karena penutupan pemerintahan membuat anggaran 2019 belum disahkan.

"Saya telah menginstruksikan kantor pencairan gaji Senat untuk memperlakukan saya seperti pegawai federal lainnya, setidaknya 800.000 yang tidak digaji saat ini. Jadi saya tidak akan mendapatkan gaji saya selama periode penutupan pemerintah ini," kata Van Hollen.

Setidaknya tercatat 14 anggota legislatif yang baru saja dilantik sebagai anggota Kongres AS, menolak gaji atau menyumbangkan gaji mereka, termasuk dari Partai Republik, Dan Crenshaw yang mewakili Texas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Crenshaw, dia akan menunda menerima gaji sebesar US$ 174 ribu (Rp 2,4 miliar) sampai parlemen sepakat dengan Trump untuk membuka pemerintahan.

Baca: Shutdown Amerika Serikat Mengancam Pertumbuhan Lapangan Kerja

Selain mereka yang menolak, ada juga yang menyumbangkan gaji mereka selama pegawai pemerintah tidak menerima gaji. Salah satunya anggota DPR Demokrat Richard Blumenthal yang menyumbangkan semua gaji pertamanya untuk yayasan Homes for the Brave, sebuah yayasan untuk membantu veteran perang tunawisma, Kemudian ada anggota DPR perwakilan Hawaii Mazie Hirono yang menyumbangkan gaji kepada bank makanan untuk mereka yang tidak mampu.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi (tengah: blazer abu-abu) berpose bersama perempuan anggota Kongres AS terpilih ke-116 di Capitol Hill di Washington, AS 4 Januari 2019. [Leah Millis / Reuters]

Sementara beberapa anggota Kongres AS telah berkomitmen untuk menolak gaji demi pendanaan untuk sembilan departemen penting pemerintah, termasuk Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Kehakiman, dipulihkan, sebagian besar anggota Kongres tetap mengambil gaji mereka. Anggota yang tetap mengambil gaji memberikan gaji mereka untuk amal, namun ada juga yang beralasan mengambil gaji atau tidak tetap tidak mengubah apapun.

Baca: Government Shutdown Berlanjut, Bagaimana Nasib PNS AS Tanpa Gaji?

Para anggota DPR AS dan Senat AS mendapat gaji US$ 193.400 (Rp 2,7 miliar) per tahun, dibandingkan dengan gaji pekerja federal rata-rata US$ 51.340 (Rp 723 juta) per tahun, menurut Biro Statistik Tenaga Kerja AS, di mana 800.000 pegawai negeri terpaksa bekerja tanpa bayaran atau dirumahkan tanpa bayaran selama penutupan pemerintahan parsial yang melumpuhkan layanan publik Amerika Serikat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

12 jam lalu

Batasan usia pensiun Polri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003. Berikut ini penjelasan lengkapnya. Foto: Canva
Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.


Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

13 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan saat acara pembukaan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB di Jakarta, Sabtu 18 mei 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran


3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

13 jam lalu

Sejumlah wartawan melakukan teatrikal menggunakan miniatur televisi saat aksi unjuk rasa tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran di Depan Gedung DPRD Kota Malang, Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Mei 2024. Wartawan yang tergabung dalam organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di daerah tersebut menggelar aksi untuk menolak pasal-pasal dalam RUU penyiaran yang dinilai berpotensi mengalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya
3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?


Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

18 jam lalu

Aktivitas pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Senin, 25 Februari 2019. BPJS Kesehatan meluncurkan data sampel yang mewakili seluruh data kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan. Data ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). TEMPO/Tony Hartawan
Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.


Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

20 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.


Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

21 jam lalu

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat memimpin sidang putusan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang dilaporkan oleh Zico Simanjuntak di Gedung 2 MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Salah satu poin yang diucapkan Anwar adalah dirinya telah mengetahui ada upaya politisasi dan menjadikan dirinya sebagai objek dalam berbagai putusan MK. TEMPO/Subekti.
Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?


Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Konferensi pers penangkapan tersangka tindak pidana lingkungan hidup, yakni penambangan pasir timah ilegal, di Belitung Timur yang sebelumnya buron selama hampir dua tahun di Kantor KLHK, Jakarta, 15 Mei 2024. Tempo/Irsyan
Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.


RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?


DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

Ilustrasi Polri. Istimewa
DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.


Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, ketika ditemui di kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Defara
Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.